NADIA ATMAJI

Donald J. Trump isn’t going to be the Republican nominee. Six months ago, that was a truism. Three months ago, it was the conventional wisdom. Now it’s an assertion that inspires sympathetic glances, the kind you get when you tell friends that you think your new personal-investment strategy is sure to beat the market. I know you really want that to be true, the glances say, but you just might be kidding yourself. While a fearful nation watched the terrorists attack again, striking the cafes of Paris, and the conference rooms of san Bernardino, Calif., Donald Trump looked out from his golden Manhattan tower, divining as he does the unseized opportunity before him. Toughness was his brand, and in a tumultuous political season, transgression his method. He had already promised once again to waterboard terrorist suspects and “more than that,” despite international treaties against torture. He had even vowed not only to “bomb the sh-t” out of the Islamic State fighters in Syri

Selalu menarik untuk mempelajari kebijakan dan terobosan-terobosan yang dilakukan seorang pejabat eksekutif, alias menteri. Ketika menteri ini berasal dari partai, maka biasanya tiap gerak-geriknya tidak bisa tidak diafiliasikan dengan partainya dan kemudian berpengaruh pada konstelasi politik. Ketika menteri ini berasal dari kalangan profesional, bisa jadi simpati atau justru bumerang mengarah padanya. Kali ini saya akan mencoba menganalisis kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Belakangan ia di- bully di media karena keputusannya untuk mempublikasi nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilakukan kementeriannya. Sebagian besar menilai, Menteri Yuddy melakukan ini untuk pencitraan. Saya memiliki beberapa analisis atas manuver Menteri Yuddy ini. Ada yang mempertanyakan, apa dasar hukum KemenPAN-RB menilai akuntabilitas kementerian? Bagaimana mungkin suatu kementerian menilai s

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir, 3 Januari malam mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran. Pengumuman dilakukan menyusul penyerangan sejumlah pemuda Iran ke kedutaan Arab Saudi di Iran. Serangan pemuda ini sebagai bentuk protes atas pemenggalan yang dilakukan Arab Saudi terhadap Seikh Nimr al-Nimr, ulama beraliran Syiah yang dihormati di Iran. Ia dipenggal bersama jihadis Sunni lainnya karena dianggap sebagai pembangkang yang menyebarkan terorisme. Ketegangan politik antara dua negara berpengaruh ini berpotensi besar memadamkan upaya perdamaian di Irak, Suriah, dan Yaman. Barbara Slavin, analis dari Atlantic Council mengatakan, ini akan memperdalam konflik sektarian di Timur Tengah. Dilansir dari laman New York Times , sejarah modern Timur Tengah memang selalu diwarnai perubahan konfigurasi konflik dari masa ke masa. Pada 1950-an hingga 1970-an, konfigurasi utama konflik adalah Arab versus Israel. Kemudian menjadi Iran versus Irak, dan berubah lagi m

Tidak ada yang lebih mengecewakan dari putusan sidang kebakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan oleh PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH) di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan pada tahun 2014 yang lalu. Dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 30 Desember 2015 ini, hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap tergugat PT BMH secara keseluruhan. Artinya, PT BMH tidak perlu membayar ganti rugi sepeser pun dalam kasus ini. Justru, negara harus membayar uang perkara sebesar Rp 10 juta. Gugatan perdata yang mencapai Rp 7,9 triliun ini merupakan nilai gugatan terbesar selama lima tahun terakhir. Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono, nilai gugatan tertinggi hanya Rp 366 milyar. Melihat fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan, putusan dipercaya bisa menjadi titik balik bagi korporasi lain di sektor kehutanan dan perkebunan agar dapat lebih baik dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi dan sekitarn